BERTAHAN DI BUMI PANCASILA

Penulis :    Victor Silaen

Penerbit :    Yayasan Komunikasi  Bina Kasih

Jumlah halaman :    260 halaman

Ukuran :    14,5 x 21 cm

ISBN :    978-602-8009-76-8

Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano, keybord, oh Lord, why don't we?

Demikian lirik awal lagu yang digubah dan dinyanyikan dua orang yang sungguh berbeda dalam pandangan manusia. Paul Mc. Cartney, warga negara Inggris, berkulit putih, sedangkan Stevie Wonder, warga negara Amerika Serikat keturunan negro, berkulit hitam. Yang satu tuna netra, yang lain tiada cacat pada matanya.

Semua perbedaan itu tidak menghalangi mereka dalam menciptakan dan menyanyikan lagu tersebut. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk bersikap membedakan, bahkan mendorong mereka bersatu dalam karya.

Sebagai musisi, mereka paham benar keberadaan bilah-bilah kayu eboni hitam dan gading putih yang berpadu sempurna menjadi tanda titi nada. Pertanyaan besarnya, sekaligus ungkapan keheranan, mengapa manusia tidak?

Persoalan suku, ras, dan antargolongan memang setua umur bumi. Manusia cenderung melakukan pembedaan sikap dan tindak terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Perbedaan sering menjadi alasan kuat untuk melakukan pembedaan satu sama lain.

Indonesia: Negara Majemuk

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan bangsa majemuk tak dapat kita pungkiri. Rakyat Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, bahasa, dan juga penganut agama yang berbeda. Kemajemukan merupakan realitas. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang disematkan pada lambang negara mengingatkan bahwa persatuan merupakan hal mendasar dalam kehidupan negara Indonesia.

Meski demikian, harus diakui bahwa kemajemukan Indonesia, khususnya kemajemukan agama, ternyata masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dua dekade belakangan ini. Dan itulah yang coba dipotret Victor Silaen dalam bukunya Bertahan di Bumi Pancasila: Belajar dari Kasus GKI Yasmin

Penulis dalam bukunya membahas persoalan yang membelit GKI Yasmin,[1] mulai dari latar belakang pendiriannya, proses mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan rumah ibadah, maupun lika-liku perjuangannya demi menegakkan kebenaran dan dalam rangka meraih keadilan.

Ringkasnya begini.[2] Tertanggal 13 Juli 2006, GKI Yasmin secara resmi memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gedung gereja di Jalan Abdullah bin Nuh Nomor 31, Bogor. Berikutnya, 19 Agustus 2006, pihak GKI Yasmin menggelar acara Peletakan Batu Pertama untuk memulai pembangunan gedung gereja. Saat itu Wali Kota Bogor Diani Budiarto menyampaikan Sambutan Tertulis Resmi yang dibacakan oleh perwakilan Pemkot Bogor. Tapi pada 11 Oktober 2006, Sekda Kota Bogor menyampaikan opsi agar pihak GKI Yasmin memindahkan lokasi gereja, karena ada protes dari kelompok tertentu kepada Wali Kota yang meminta agar pembangunan tersebut dihentikan. Akhirnya, 25 Februari 2008, Wali Kota mengeluarkan pembatalan rekomendasinya atas IMB GKI Yasmin.

Pada 28 Februari 2008, pihak GKI Yasmin menyampaikan surat keberatan kepada Wali Kota Bogor atas pembekuan IMB tersebut. Selanjutnya, 10 Maret 2008, pihak GKI Yasmin mengadukan persoalan ini ke Komnas HAM. Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dan No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 (tentang Pendirian Rumah Ibadat), bahwa tidak diatur wewenang Bupati/Walikota untuk mencabut dan/atau membekukan IMB rumah ibadat (kecuali lewat pengadilan), maka sejak itu pihak GKI Yasmin pun menempuh langkah hukum.

Tahun 2009 keluarlah putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa IMB pihak GKI Yasmin sah. Namun, kemudian, Pemkot Bogor mencabut IMB GKI Yasmin tersebut melalui SK No. 645.45-137 per 11 Maret 2011. Artinya selama kira-kira dua tahun, Pemkot Bogor mengabaikan putusan MA tersebut.

Sementara itu pihak GKI Yasmin juga mengadukan persoalan ini ke Ombudsman RI. Pada 18 Juli 2011, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi untuk Pemkot Bogor, yang intinya memberi waktu 60 hari untuk mencabut SK Wali Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011 itu. Ombudsman menilai SK Wali Kota Bogor tentang pencabutan IMB GKI Yasmin itu merupakan perbuatan maladministrasi. SK Wali Kota Bogor Diani Budiarto itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan pengabaian kewajiban hukum serta menentang putusan Peninjauan Kembali MA No. 127 PK/TUN/2009. Pada 18 September lalu, batas waktu yang diberikan oleh Ombudsman berakhir, namun Wali Kota Bogor tetap membandel. GKI Yasmin masih tersegel sampai sekarang.

Sesungguhnya, Kasus GKI Yasmin hanyalah satu dari persoalan kebebasan umat beragama di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Setara Institute, sepanjang Januari hingga Juni 2012 terjadi 129 peristiwa dengan 179 tindakan kekerasan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan di seluruh Indonesia, dan 68 bentuk tindakan dilakukan oleh aktor negara, mayoritas 19 tindakan penyegelan tempat ibadah dan 16 pembiaran. Dan institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Pemerintah Daerah dengan berbagai perangkat pemerintahannya (26 tindakan), kepolisian (24 tindakan). Sedangkan aktor nonnegara didominasi kelompok warga (39 tindakan), Majelis Ulama Indonesia (10 tindakan), Front Pembela Islam (9 tindakan).[3]

Menurut Bonar Tigor Naipospos, "Kekerasan ini muncul akibat pembiaran negara dalam menyikapi kekerasan yang dilakukan oleh aktor nonnegara. Sejak 2007 dilakukan pemantauan, kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan mengarah pada situasi di mana negara tampak tidak punya kuasa untuk mengatasi persoalan pelanggaran kebebasan. Bahkan cenderung semakin destruktif."

Kehidupan Beragama

Sejatinya, agama merupakan suatu gejala manusiawi universal.[4] Artinya: di mana pun, kapan pun, dan dalam budaya apa pun, manusia selalu beragama. Dalam diri manusia terdapat semacam kesadaran religius untuk berhubungan dengan Allah.[5] Kesadaran religius inilah yang mendorong manusia mengakui adanya kekuasaan yang lebih besar dari dirinya.

Calvin menyebutnya benih keagamaan. Setiap manusia memilikinya karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Benih keagamaan atau kesadaran religius inilah yang mendorong manusia menciptakan agama dan menjalani kehidupan beragama sebagai salah satu segi dari kehidupannya. Oleh karena itu, penghayatan keberagamaan sejatinya merupakan hak dan kewajiban asasi manusia, yang berasal dari Sang Pencipta.

Meski telah jatuh ke dalam dosa, namun kesadaran religius itu tetap melekat erat dalam diri manusia. Kisah Kain dan Habel, yang memberikan persembahan kepada Tuhan, merupakan bukti bahwa kesadaran religius manusia tetap ada. Kesadaran religius mendorong manusia untuk mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan Allah. Manusia butuh saluran dan wadah untuk mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan Allah.[6] Saluran dan wadah inilah yang lazim disebut agama.

Bahkan, dalam agama-agama suku, kita juga dapat menyaksikan bagaimana manusia begitu takut kepada sesuatu yang besar di luar dirinya-misalnya: pohon-pohon besar atau batu besar-dan mencoba membujuk roh-roh pohon tersebut dengan sesajen agar terhindar dari malapetaka.

Catatan penulis Kitab Kejadian-"Lahirlah seorang anak-laki-laki bagi Set dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama TUHAN." (Kej 4:26)-menyiratkan bahwa manusia senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Manusia memanggil nama Allah karena tanpa persekutuan dengan Allah hidup dirasakannya sebagai sesuatu yang tidak lengkap dan tidak sempurna.

Dalam hubungan dengan Allah, manusia merasakan kepenuhannya sebagai manusia. Inilah juga alasan mengapa manusia memilih agama bagi dirinya sendiri. Agama dapat juga diartikan sebagai usaha manusia untuk bersatu dengan Allah supaya mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan jiwa. Itulah alasan mendasar mengapa manusia harus mengakui dan menghormati hak hidup orang beragama lain.[7] Sebab hal beragama merupakan pilihan pribadi.

Persoalan kebebasan beragama itulah yang kurang mendapat tempat di Bumi Pancasila. Menurut Guntur Romli dalam pengantarnya,[8] Kasus GKI Yasmin berawal dari setitik kebencian yang dibiarkan dan terus berkobar karena terus ditambah bahan bakar. Bahkan menjadi kebencian yang cenderung "difasilitasi" dengan sadar dan sengaja.

Pembatalan IMB, menurut Guntur Romli, bukan hanya memberi angin, tapi seperti menyiram bensin pada bara api kebencian pada penolakan gereja. Kobaran api kebencian pun semakin menyala-nyala. Api menjadi obor yang dibawa gerombolan.[9]

 

Belajar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk

Dalam kehidupan bernegara sikap agama-agama, sebagaimana dicatat John Stott,[10] cenderung jatuh dalam dua ekstrem yang berlawanan, yaitu memaksakan atau laizes-faire.

Sikap yang pertama cenderung melakukan tekanan melalui perundang-undangan supaya orang-orang menyetujui cara-cara suatu agama dalam mengatasi persoalan masyarakat. Sedangkan sikap yang kedua ialah sikap tidak mau campur tangan dan dengan pasrah membiarkan orang-orang mengambil keputusan berdasarkan keyakinan  masing-masing.

Berkait dengan kedua ekstrem tadi, John Stott mengusulkan strategi persuasi melalui argumentasi dengan hati nurani yang murni (Kis 24:16). Dengan cara inilah akal budi Kristiani bekerja agar visi Kristiani berterima bagi orang-orang. Dengan kata lain, orang Kristen tidak boleh apatis, tetapi harus terlibat aktif dalam mengatasi persoalan masyarakat, namun tidak boleh memaksakan pendapatnya itu dengan kekerasan. Dan sarana yang paling suaiguna untuk membentuk pendapat umum adalah media massa.

Orang percaya dipanggil untuk menjunjung demokrasi dan melawan otokrasi. Demokrasi melukiskan semangat dalam mana suatu keputusan dibuat, yakni semangat kebersamaan yang mengutamakan kepentingan semuanya dan bukan hanya kepentingan suatu golongan. Oleh karena itu, perlu juga dikembangkan sikap toleransi terhadap orang beragama lain.[11] Itu berarti perlunya dikembangkan sikap melindungi yang lemah, menghormati dan memberi kesempatan orang lain mempraktikkan kepercayaannya.

Dalam semuanya itu, orang percaya tidak boleh bertindak anarkis. Meskipun, yang sedang diperjuangkannya sungguh-sungguh benar, namun kita perlu menaati hukum dan tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Jika ada penindasan terhadap orang-orang beragama lain-juga diri sendiri-sebagai warga negara, kita harus menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Itu pulalah yang telah dilaksanakan GKI Yasmin. Meski mengalami tindak kekerasan, dalam pengantarnya Guntur Romli menyatakan,[12] GKI Yasmin tidak melawan gerombolan dengan gerombolan. Mereka melawan melalui proses hukum: menggugat pembatalan IMB gereja pada pengadilan.

Mendasarkan diri pada hukum itulah yang dikemukakan Majelis Jemaat GKI Jl Pengadilan no. 35 Bogor: "bahwa sampai dengan saat ini Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, dimana hukum, sesuai konstitusi, dijadikan landasan bermasyarakat, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Maka dengan ini, perkenankanlah kami, sekelompok warga Negara yang sah yang memiliki hak yang sama di negara yang kita cintai bersama ini, untuk menyampaikan dengan kerendahan hati bahwa kami berteguh hati ingin mematuhi hukum sebagaimana yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung serta Ombudsman Republik Indonesia berkait dengan permasalahan diskriminasi pada jemaat GKI Bakal Pos Taman Yasmin Bogor. Ide relokasi yang selama ini disodorkan Wali Kota, sepanjang tanpa persetujuan pemilik tanah yang sah sesuai hukum yang berlaku, adalah pada hakikatnya sebuah penggusuran."[13]

Pada titik ini, Kasus GKI Yasmin mendorong kita belajar untuk mencintai, menghormati, dan percaya kepada hukum. Minoritas dalam jumlah tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan hak, yang memang dijunjung tinggi konstitusi. Itulah hal pertama yang bisa kita pelajari dari kasus ini.

Hal kedua, Kasus GKI Yasmin mendorong kita belajar untuk menggunakan media massa dalam menyuarakan pendapat. Dalam beberapa kesempatan Majelis GKI Jl. Pengadilan no. 35, Bogor mengeluarkan press release, yang menjadi sarana penyaluran sikap dan pendapatnya. Pada titik ini pula, gereja-gereja harus belajar meningkatkan kemampuan humasnya sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami persoalan secara proporsional.

Itu jugalah yang dilakukan penulis. Sebagian besar buku ini awalnya merupakan tulisan yang tersebar di berbagai media massa, yang mengangkat kasus yang sama: Kasus GKI Yasmin. Sehingga, terasa adanya pengulangan di sana-sini. Namun demikian, opini-opini di media massa merupakan salah satu tindakan nirkekerasan dan pasti mencerahkan masyarakat.

Dan kedua hal itu bermuara pada ajakan kepada kita untuk tetap bertahan di Bumi Pancasila!

 

Yoel M. Indrasmoro

 

 


[1] GKI Yasmin belum menjadi gereja mandiri. Nama yang disandang sesungguhnya adalah Bakal Pos Taman Yasmin yang merupakan bakal Pos dari GKI Jl. Pengadilan 35, Bogor. Namun, masyarakat umum mengenalnya sebagai GKI Taman Yasmin.

[2] Hlm. 136-137.

[3] Hlm. 30.

[4] Pokok-pokok Ajaran GKJ, pertanyaan dan jawaban 202.

[5] Pokok-pokok Ajaran GKJ, pertanyaan dan jawaban 203.

[6] Pokok-pokok Ajaran GKJ, pertanyaan dan jawaban 203.

[7] Pokok-pokok Ajaran GKJ, pertanyaan dan jawaban 214.

[8] Hlm. 14.

[9] Hlm. 15.

[10] John Stott, Isu-isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristiani (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1993), hlm. 52-79.

[11] Lih. Pokok-pokok Ajaran GKJ, pertanyaan dan jawaban 215.

[12] Hlm. 15.

[13] Hlm. 255.


Share this :

Berita "Resensi Buku" Lainnya