HAK WARIS BAGI ANAK DI LUAR PERNIKAHAN

HAK WARIS BAGI ANAK DI LUAR PERNIKAHAN

( Oleh : Elys Sudarwati, SH )

 Dalam suatu perkawinan hal pertama yang didambakan keluarga adalah anak, dimana anak merupakan generasi penerus dari keluarga. Untuk mendapatkan generasi yang baik dan bagus dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan anak sangat penting sebagai generasi penerus yang disiapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan masa depan. Sehubungan dengan itu, masyarakat, orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara generasi tersebut yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada nilai-nilai kemanusianya. Namun tidak semua anak mendapat perlindungan atas hak asasinya karena masih banyak anak yang tidak terpenuhi hak-haknya , terabaikan oleh orang tua serta tidak mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.

Jika dikaji lebih lanjut bahwa hukum yang diduga mempunyai kontribusi yang menempatkan anak menjadi prioritas, sampai sekarang belum mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang baik, contohnya adanya adanya anak luar nikah yang menyandang status anak tidak sah dan di tempatkannya mempunyai hak yang berbeda dengan anak sah, bahkan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Seolah-olah tidak ada keharusan tanggung jawab ayah terhadap anak yang dibenihkan. Setiap anak tentunya memerlukan pengharapan, kasih sayang dan pendidikan jasmani maupun rohani dari ayah dan ibu secara lengkap dalam tumbuh kembangnya agar menjadi sosok pribadi yang baik.

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan diluar pernikahan atau anak di luar nikah.  Potensi kerugiannya dimana anak tidak diakuinya hubungan anak dengan ayah kandungnya ( bapak biologis ), yang tentunya mengakibatkan tidak di tuntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan anak dan hak-hak keperdataannya lainnya. Hak-hak keperdataan anak luar nikah dalam peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam KUHPerdata yang diberlakukan bagi warga non muslim dan dalam kompilasi hukum Islam yang di perlakukan bagi warga muslim. Hukum keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setia yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tua yang meliputi hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak dimiliki dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak serta hak mendapatkan warisan.

Hak untuk mendapatkan warisan bagi warga yang tunduk pada KUHPerdata mengharuskan adanya hubungan perdata dengan orang tuanya. Tidak semua anak luar nikah yang dapat disahkan atau diakui oleh orang tuanya.  Berdasarkan pasal  280 KUHPerdata, terhadap anak luar nikah yang diakui timbul hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah atau ibunya, termasuk juga hubungan kewarisannya, namum hanya bersifat terbatas, artinya hanya pada hubungan antara anak dengan ibu dan ayahnya saja, sedangkan dengan anggota keluarga lainnya tidak mempunyai hubungan hukum. Akan tetapi jika pengakuannya setelah  pernikahan sah ayah dengan istrinya, maka anak tidak berhak atas warisan dari ayah . Ini karena pengakuan secara sah atas anak luar kawin tidak boleh merugikan istri atau suami dan anak-anak dari perkawinannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Akan tetapi jika diakui sebelum perkawinan sang ayah dengan istrinya, maka anak berhak atas warisan dari ayah . akan tetapi untuk penuntutan hak waris ada batas waktunya yaitu 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 835 jo. Pasal 834 KUHPerdata, gugatan untuk memperjuangkan hak waris gugur karena daluarsa jika telah lewat dari 30 tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu, yang mana warisan terbuka pada saat sang ayah meninggal dunia .

Maka dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah berhak mendapatkan hak waris dari orang tua biolisnya jika dilakukan pengakuan atau pengesahan secara sukarela, dalam hal ini tidak ada suatu lembaga apapun yang dapat memaksa sang ayah untuk mengakui anak luar nikah. Sehingga konsekwensinya anak hanya bersifat pasif, dalam artinya hanya mengharapkan atau menunggu saja tanpa dapat berbuat apapun untuk mendapatkan hak perdata dari orang tuanya. Dengan demikian bisa memungkinkan anak luar nikah tidak mendapatkan hak warisan dari orang tuanya karena belum mendapatkan pengakuan / pengesahan dari orang tua biologisnya. Akan tetapi anak luar nikah bisa mendapatkan hak waris dari sang ibu, sejak anak itu lahir sudah mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu dan keluarga ibu. Semoga tulisan ini membawa pencerahan kita dalam menjalani hidup ini, amin.

  


Share this :

Berita "Berita Lembaga" Lainnya