DAMPAK PERKAWINAN BAWAH TANGAN BAGI PEREMPUAN

( Oleh : Ellys Sudarwati, SH, YLPHS )

Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal, perkawinan bawah tangan jelas-jelas berdampak sangat merugikan bagi pihak perempuan. Dari aspek hukum, perkawinan dibawah tangan mempunyai dampak negatif bagi perempuan yang menjadi isterinya maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, oleh karena itu haruslah dihindarkan.Perkawinan dibawah tangan jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami isteri tidak memiliki surat Akte Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah.

Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah "kawin dibawah tangan " dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiolagis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2.Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekekuatan hukum dan dianggap tidak sah.

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun secara sosial. Kalau secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah, dan tidak mempunyai hak atas nafkah dan warisan dari suami apabila suami meninggal dunia, selain itu juga tidak mempunyai hak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan ini dianggap tidak pernah ada.

Selain berdampak merugikan pada istri, berdampak merugikan bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan bawah tangan tersebut. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum  terhadap ayahnya ( pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan dan pasal 100 HIR ). Didalam akta kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah tidak dicantumkannya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu si ayah bisa menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan nafkah dan warisan dari ayahnya.

Bagi suami atau si ayah, hampir tidak ada dampak yang merugikan, justru menguntungkan karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimana hukum, suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibanya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya, tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Bila perkawinan bawah tangan sudah terjadi, maka solusinya adalah melakukan perkawinan ulang namun harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan ini sangat penting agar ada kejelasan status  bagi perkawinan. Namun status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak diluar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak yang sah dalam suatu perkawinan yang sah. Namun khusus bagi anak diluar nikah dapat diikuti pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak dapat dilakukan oleh ibu maupun ayahnya. Namun, berdasarkan pasal 43 UU perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUH Perdata.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Peraturan perundangan-undangan tentang perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal perkawinan dibawah tangan, ketentuan Undang-Undang bahwa perkawinan didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), guna menjamin ketertiban dan membawa kehidupan berumah tangga, perkawinan dibawah tangan banyak membawa dampak negatif ,suami isteri tidak memiliki akte nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, perempuan sebagai isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum serta tidak mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan tersebut  dalam kehidupannya. Semoga tulisan ini membawa berkat bagi kita semua, amin.  

 


Share this :

Berita "Wacana Umum" Lainnya