HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU KUMPUL KEBO

HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU KUMPUL KEBO

( Elys Sudarwati, SH )

 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, mengartikan kata “ Kumpul Kebo “  yang artinya hidup bersama sebagai suami istri diluar pernikahan, di pahami orang untuk mengantikan kata  samenleven ( Bahasa Belanda ). Ungkapan ini bukalah ungkapan yang benar dalam Bahasa Indonesia karena kumpul kebo diambil dari bahasa daerah . Jika kita menghendaki kumpul kebo itu menjadi ungkapan dalam bahasa Indonesia, maka bentuknya harus kita ubah menjadi kumpul kerbau, karena dalam bahasa Indonesia yang benar adalah kerbau bukan kebo. Selain itu banyak istilah kumpul kebo yang digunakan oleh beberapa wilayah di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan kumpul kebo. Kumpul kebo adalah berasal dari kata “kumpul” yang artinya berkumpul dan dalam bahasa jawa “ kebo” artinya kerbau. Jadi kumpul kebo bisa disebut sebagai kumpul kerbau dalam Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan asusila yaitu hubungan badan atau hidup seperti halnya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang dikehendaki keduanya tanpa ikatan pernikahan ( Cohabitation ), maka berdasarkan pengertian, perbuatan sama dengan apa yang dilakukan kerbau, yaitu berkumpul dalam satu kandang tanpa ikatan apapun.

Mereka memang sepakat menjalani hidup bersama kalau masih dirasa cocok antar satu dengan yang lain. Namun mereka akan berpisah kalau merasa sudah tidak cocok lagi, misalnya hilangnya rasa saling pengertian dan penghargaan diantara keduanya. Berakhirnya kumpul kebo secara hukum tidak akan membawa konsekwensi apapun, misalnya tidak ada pembagian harta warisan. Mungkin orang yang melakukan kumpul kebo akan mempunyai keturunan atau anak, lalu seandainya mereka berpisah, bisa jadi anak akan ikut salah satu dari orang tuanya dan lebih celakanya bapaknya bisa tidak mengakui anak dari hubungan tersebut, dan anak tersebut anak menjadi anak luar nikah. Lagi – lagi yang di rugikan anak dan pihak perempuan dibalik keegoisan orang tuanya.

Berdasarkan pengertian kumpul kebo yang ada di masyarakat dalam Undang-Undang belum  dicantumkan secara spesifik. Terkhususnya hubungan perempuan dan laki-laki yang keduanya diketahui belum menikah. Tindak pidana kumpul kebo merupakan tindak pidana yang tidak didasarkan pada pernikahan yang sah dan tidak didasarkan pada pernikahan bagi pasangan kumpul kebo ( hidup bersama tanpa adanya pernikahan ), merupakan tindak pidana yang telah mengakar di kalangan masyarakat baik dikalangan remaja maupun orang dewasa. Banyak faktor mengakibatkan persoalan kumpul kebo menjadi hal yang biasa ada di kalangan masyarakat karena maraknya VCD porno. Negara sebagai pondasi masyarakat, kurang memberi penekanan terhadap masalah kumpul kebo, misalnya dalam memberi hukuman bagi pelaku kumpul kebo maksimal 5 tahun dan penjara sesuai dengan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) pasal 484 dan denda Rp.600.000,00 bagi pelaku kumpul kebo. Disamping itu dalam RUU KUHP delik zina dan kumpul kebo hanya masuk delik aduan sehingga kerangka hukum bagi pelaku kumpul kebo kurang kuat. Disamping itu juga kriteria zina atau kumpul kebo juga mencangkup tiga unsur yaitu unsur formil, material dan unsur moril, maka pelaku kumpul kebo wajib di jatuhi hukuman.

Oleh sebab itu, tindakan kumpul kebo baik di mata masyarakat, agama dan hukum itu tidak dibenarkan, karena sangat merusak moral masyarakat dan juga banyak pihak-pihak yang dirugikan karena tindakan tersebut. Anak dari hasil kumpul kebo, menjadi anak diluar nikah yang secara hukum hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Dan untuk sang ayah tidak mempunyai hubungan perdata, hal ini sangat merugikan si anak, karena si anak tidak berhak mendapatkan warisan dari si ayah. Demikian juda secara psikis si anak akan merasa malu dan tertekan dengan statusnya. Oleh karena itu dengan adanya RUU KUHP pasal 484, semoga pelaku kumpul kebo sadar dan meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan yang sah, agar mendapatkan pengakuan baik di mata masyarakat maupun di hadapan hukum. Semoga tulisan ini membawa berkat bagi kita semua, amin.

 

 


Share this :

Berita "Berita Lembaga" Lainnya