Sekolah Kebhinnekaan Gunungkidul

 

Gunungkidul- Sebanyak 46 remaja dan pemuda utusan dari 13 GKJ se-Klasis Gunungkidul, Gereja anggota Badan Kerja Sama Gereja-gereja  Kristen (selain GKJ), PC Ansor, PC Fatayat, Parisada Hindu Dharma Inondenesia, Majelis Buddayana Indonesia, dan Paroki Gereja Katholik di Kabupaten Gunungkidul mengikuti kegiatan perdana Sekolah Kebhinekaan Gunungkidul yang awalnya digagas Bapelklas Gunungkidul bidang Sosial Politik dan Hukum. Sekolah kebangsaan angkatan perdana dipusatkan di tempat ibadah umat hindu, Pura Bhakti Widhi di Dusun Bendo, Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Sabtu (28/10) sampai Minggu (29/10).

Selaku Kepala Sekolah Kebhinekaan Gunungkidul, Pdt. Christiana Riyadi, mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen dari sejumlah tokoh organisasi keagamaan di Gunungkidul untuk bersama-sama memberi edukasi pada generasi muda agar menyadari dan memahami berbagai perbedaan yang ada tetapi tidak membeda-bedakan satu terhadap yang lain. Organisasi keagamaan yang ada di Gunungkidul memahami akan pentingnya menanamkan, mengajarkan, sekaligus mengelola perbedaan sebagai berkah dan anugerah yang harus disyukuri.

“Kelompok remaja dan pemuda merupakan generasi yang akan memegang estafet kepemimpinan dan  pelestarian keberagaman baik di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk itu kami fokus perhatian pada remaja dan pemuda,” kata Kepala Sekolah Kebhinekaan yang juga menjadi komisioner dari Kristen di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Gunungkidul.

Ia mengatakan, sekolah kebhinekaan memberi pemahaman dan meningkatkan ketrampilan mengelola keberagaman serta dalam membangun jejaring lintas agama dan kepercayaan. Melalui Sekolah kebhinekaan ini akan membentuk kelompok remaja dan pemuda yang tidak terjebak arus politik identitas dan melahirkan generasi toleran yang terampil mengelola keberagamaan yang dihadapi setiap hari di lingkungan sekitarnya. Layaknya kuliah umum, Sekolah Kebhinekaan Gunungkidul dalam tahap pertama ini menampilan dua narasumber yang memberikan materi perubahan berpikir dan berpandangan peserta yakni teori identitas pengelolaan keragaman untuk remaja dan pemuda yang disampaikan narasumber Pendeta Dr. Wahyu Nugraha dari Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta dan Materi kedua tentang penguatan nilai pancasila dan konstitusi sebagai basis pengelolaan keberagaman yang disampaikan Wakil Bupati Gunungkidul Dr. Immawan Wahyudi.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mendapat materi dialogis dengan Ketua DPRD Gunungkidul Suharno menyangkut kebijakan pembangunan daerah Gunungkidul dalam bingkai kebhinekaan. Ada pertanyaan menarik dari peserta kegiatan kepada Ketua DPRD Gunungkidul terkait kesempatan yang sama bagi semua pemeluk agama dapat menjabat posisi strategis di lingkungan Pemkab Gunungkidul.

Suharno menegaskan, tidak dibenarkan terjadi diskriminasi suku agama ras dan antar golongan dalam penataan jabatan di lingkungan pemerintah dan kemasyarakatan. Politisi PDI Perjuangan menegaskan, semua konstitusi dan regulasi yang ada di Indonesia tidak ada yang mengatur jabatan dari agama tertentu saja. Menurutnya, jabatan di pemerintah, baik dari tingkat pusat, desa hingga RT RW bisa dijabat oleh siapapun warga negara Republik Indonesia.

Kalau itu sampai terjadi berarti melanggar aturan dan sebuah kemunduran. Aturan telah memposisikan semua agama, semua suku, semua golongan, semua ras, semua warna kulit berkedudukan setara. Setara baik dalam perlakuan maupun setara didepan hukum. Kalau ada diskriminasi segera laporkan saya,” ujarnya sembari menjelaskan makna salam bagi semua umat beragama dan pentingnya pelestarian nilai tradisi kebudayaan.

Dalam kesempatan tersebut, peserta Sekolah Kebhinekaan Gunungkidul diajarkan mengembangkan nilai-nilai kebhinekaan yang ditemui di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, melatih terampil interaksi sosial antar umat beragama, dan kemampuan dialog antar umat beragama. Peserta juga berkesempatan sharing pengalaman antar agama dan belajar mengenal tata tradisi masyarakat hindu.

Penyelenggaraan Sekolah Kebhinekaan Gunungkidul angkatan pertama ini rencananya akan berlanjut sebagai program bersama ormas keagamaan bekerjasama dengan Badan Kesbangpol dan menggandeng pihak pemerintah daerah baik Pemkab maupun DPRD Gunungkidul.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Hj.Badingah, S.Sos menyambut baik kegiatan Sekolah Kebhinekaan lintas agama dapat dirintis sejumlah tokoh eleman lintas agama dan keyakinan. Dalam sambutan yang diwakili Badan Kesbangpol M.Arif, Badingah menegaskan perlunya keterlibatan semua pihak dalam upaya mewujudkan kehidupan toleransi, kerukunan dan merawat kebhinekaan.

Sejumlah ormas keagamaan di Gunungkidul cukup antusias mengirimkan anggota sebagai fasilitator sekolah ini, diantaranya MBI Gunungkidul, PHDI Gunungkidul, Fatayat  NU Gunungkidul, Forum Masyarakat Katolik Indonesia dan Gereja Katolik Santo Petrus Kanisius Wonosari, PC Ansor NU Gunungkidul, Klasis GKJ Gunungkidul, dan BKS Gunungkidul. Penyelenggaraan Sekolah Kebhinekaan tahap berikutnya akan dilaksanakan 25-26 November 2017 bertempat di pondok pesantren dan tanggal 20-21 Januari 2018 bertempat di Vihara. (FX. Endro Guntoro)


Gambar Terkait :

Share this :

Berita "Berita Gereja" Lainnya